POSKOTAKALTIMNEWS.COM,BALIKPAPAN- Untuk menampung aspirasi masyarakat, Anggota DPRD kota Balikpapan Drs Syarifuddin Oddang menggelar kegiatan reses masa sidang II tahun 2022 di halaman RT 55 Kelurahan Muara Rapak, Balikpapan Utara (Balut), Senin (20/6/2022).

Dalam reses, pihaknya mengundang beberapa pihak terkait yakni dari Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum (DPU), PDAM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kelurahan dan RT setempat.

Adapun aspirasi yang disampaikan warga, yakni perwakilan RT 2 Muara Rapak Kaslan kepada PDAM, bahwa sudah ada 37 rumah di Padat Karya yang diajukan, tetapi sampai sekarang belum ada jawaban. Maka itu ia pertanyakan kapan PDAM itu bisa terpasang.

"Lalu masalah pengecoran jalan, yang sudah pernah disurvei pihak terkait, tapi belum terealisasi juga," ujar Kaslan.

Ditambah Ketua RT 55 Muara Rapak Prayetno yang mempertanyakan bagaimana caranya agar RT di kota Balikpapan memiliki bank sampah. Dimohon agar bisa disampaikan ke wali kota Balikpapan.

Lanjut Ketua RT 49 Muara Rapak Sigit mengeluhkan masalah pendidikan dan kerusakan jalan di klamono yang sudah lama rusak dan berlubang hingga memakan korban. Serta mengeluhkan air PDAM yang tidak mengalir.

Usai reses, Syarifuddin Oddang menanggapi, untuk mengawal aspirasi masyarakat ini sudah pasti, hanya saja ia kembalikan kepada UPT. Salah satunya masalah pendidikan dari tahun ke tahun selalu terjadi. Dan ia mengetahui bahwa pembangunan sekolah di Balikpapan Regency sampai hari ini (20/6) belum terselesaikan, itu penyampaian dari dinas.

"Ini supaya warga tidak selalu menunggu, contoh dikilometer 7 ada SD dan SMP terpadu, yang ada sekarang dipaksakan dibuka karena butuh, tetapi kenyataannya belum memadai," ujar Oddang sapaan akrabnya.

Sementara untuk solusinya, bagaimana dinas bisa mendampingi sekolah-sekolah swasta. Lalu turun ke lapangan untuk memastikan kemauan masyarakat seperti apa, ditambah dengan peningkatan mutu dan kualitas dari sekolah swasta.

"Kemudian berbicara dengan pembiayaan, itu yang diperlukan masyarakat," jelasnya.

Sedangkan untuk masalah infrastruktur, warga mengeluhkan kerusakan jalan klamono yang belum ada realisasinya. Bahkan sudah beberapa kali ditinjau ke lapangan tidak ada solusi, karena tidak bertemu dengan pihak pertamina.

"Maka itu saya minta untuk bersurat, bagaimana caranya kita bertemu, agar CSR-nya bisa membantu merealisasikan jalan ini," akunya.

Kalau masalah PDAM, pihaknya menyampaikan kalau pipanya banyak yang keropos berapa anggaran yang digunakan. Tentu hal ini tidak memberikan solusi untuk masyakarat.

"Menurutnya ini adalah PR kita, mengingat sudah ada 3 titik (waduk manggar, teritib dan aji raden) yang memang kekurangan pompa," imbuhnya.

Terkait dengan penumpukan sampah yang setiap harinya makin bertambah, warga berharap dalam Perda sampah setiap kelurahan memiliki bank sampah, hal ini untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang langsng ke TPA. Karena dengan begitu, masyarakat bisa memilah sampah dengan baik. (ari)